Implementasi Kurikulum Merdeka di Jenjang SMA

 

Implementasi Kurikulum Merdeka sedianya akan dilaksanakan di 34 provinsi dan 514 Kabupetan/ Kota di Indonesia secara bertahap hingga tahun 2023. Tidak hanya menyasar tingkatan Paud, SD, dan SMP saja, jenjang SMA hingga Kampus pun akan melaksanakan IKM. Lantas, bagaimana Implementasi kurikulum merdeka di jenjang SMA?

Kurikulum Merdeka secara massif telah diperkenalkan secara meluas oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) kepada tiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Penerapan mengenai Kurikulum Merdeka telah diatur dalam Keputusan Mendikbud Ristek Nomor 162/M/2021 tentang Sekolah Penggerak.

Harapannya, secara bertahap Kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan secara merata pada tiap satuan pendidikan mulai dari tingkat dasar seperti SD dan SMP, kemudian tingkat SMA/SMK dan sampai ke tingkat Perguruan Tinggi.

Sebagaimana dikutip laman Kemendikbudristek, kurikulum merdeka telah diimplementasikan di 142.265 satuan pendidikan di Indonesia. Pasa satuan pendidikan tingkat SMA dan sederajat, tercatat sudah diaplikasikan di 6.448 SMA, 6.863 SMK, 215 Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan 64 Madrasah Aliyah (MA).

Kurikulum Merdeka sendiri disusun dengan memperhatikan bagaimana pengaplikasiannya di masing-masing jenjang pendidikan. Khususnya dalam Implementasi Kurikulum Merdeka SMA, ada beberapa hal penting yang menjadi sorotan. Salah satunya adalah penghapusan UN bagi SMA.

Berdasarkan pada dokumen Buku Merdeka Belajar, berikut ini adalah sejumlah manfaat dalam penerapan Kurikulum Merdeka Belajar:

1. Kepala sekolah, guru, orang tua, dan pemerintah daerah dapat bersama-sama mencari solusi yang efektif, efisien, dan cepat terhadap kondisi, tantangan dan permasalahan pendidikan di masing-masing sekolah. Khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar siswa.

2. Kepala sekolah, guru, orang tua dan pemerintah daerah dapat memiliki tanggung jawab secara langsung pada pengelolaan pendidikan di sekolah pada daerahnya masing-masing.

Kebijakan Implementasi Merdeka Belajar Jenjang Pendidikan SMA

Dalam pengimplementasian Kurikulum Merdeka SMA, terdapat beberapa pokok-pokok kebijakan utama yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar episode 1 dan 3, pokok kebijakan terdiri dari:

1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional(USBN) Digantikan dengan Asesmen Sekolah

Alasan dari penggantian ini adalah untuk mengembalikan ‘hak menilai’ dari proses dan hasil belajar siswa sepenuhnya kepada sekolah. Sekolah dianggap memiliki ruang tanggung jawab luas dalam memberikan penilaian kepada masing-masing peserta didiknya. Tentu dengan tetap mengacu pada standar proses yang berlaku.

2. Ujian Nasional (UN) Digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimun dan Survei Karakter (AKM-SK)

Alasan dari kebijakan tersebut adalah bahwa Ujian Nasional (UN) sebetulnya adalah instrument penilaian yang bertujuan untuk mengevaluasi capaian sistem pendidikan nasional, sehingga apabila penilaian ini diaplikasikan untuk sekolah atau prestasi siswa tidaklah terlalu cocok.

Di samping itu, UN hanya mengukur kemampuan siswa yang sifatnya penguasaan konten pelajaran atau penalaran tingkat rendah. Sehingga dengan demikian, sudah dianggap kurang relevan lagi dengan kebutuhan zaman.

3. Penyusunan RPP oleh guru yang dibuat dengan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pembelajaran siswa.

Dalam Kurikulum Merdeka, RPP yang selama ini seolah menjadi beban administratif para guru dan menyita banyak waktu kini sudah tidak lagi dapat dilanjutkan dengan metode konvensional. Penyusunan RPP hendaknya dilakukan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada siswa. Penyurunan RPP tetap memperhatikan inti dari RPP yang berisi tujuan, metode pembelajaran, dan metode peniliaian.

4. Diberlakukan PPDB Zonasi

Diberlakukannya PPDB Zonasi tidak terlepas dari tujuan utama pendidikan nasional untuk menjamin hak anak dalam memperoleh pendidikan tanpa terhalang status sosial. Di samping itu, sistem ini juga bermaksud untuk mempersempit kesenjangan kualitas antar sekolah karena input siswa yang homogen (siswa berprestasi hanya terdapat di SMA favorit).

Adapun berdasarkan pada Permendikbud No 44 Tahun 2019, aturan mengenai PPDB Zonasi adalah mengikuti skema berikut: Jalur zonasi berbobot minimal 50 persen, Jalur afirmasi berbobot minimal 15 persen, Jalur perpindahan dapat diisi max 5 persen, Apabila terdapat kuota sisa, maka dapat dibuka jalur prestasi max. 30 persen. Kriteria dari jalur prestasi ini adalah didasarkan dari prestasi di bidang akademik maupun non akademik.

5. Fleksibilitas Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

Dana BOS adalah hak setiap satuan penddikan yang ada di Indonesia. Penggunaan dana BOS hendaknya secara fleksible dapat dikelola oleh sekolah demi mendukung terpenuhinya kebutuhan sekolah termasuk menunjang kesejahteraan guru honorer. Tentunya transparansi dan akuntabilitas dana BOS juga tetap perlu untuk diperhatikan.

Merujuk pada Permendikbud No 8 dan 19 Tahun 2020 tentang BOS, maka ada beberapa hal yang penting untuk disorot. Salah satunya adalah dalam hal penggunaan dana yang lebih fleksibel atau tanpa ada pembatasan dan maksimal 50 persen dapat digunakan untuk guru non ASN sesuai dengan ketentuan (kecuali di masa pandemi Covid-19).

Hal Mendasar Pada Implementasi Kurikulum Merdeka SMA

1. Dalam kerangka dasarnya, Kurikulum Merdeka menambahkan aspek pengembangan profil Pelajar Pancasila pada peserta didik.

2. Dalam hal kompetensi yang dituju, kompetensi dalam Kurikulum Merdea menggunakan Capaian Pembelajaran (CP) yang disusun per fase. Untuk Kurikulum Merdeka SMA, terdapat 2 fase yakni; Fase E (umumnya setara dengan kelas X SMA) dan Fase F (umumnya setara dengan kelas XI dan XII SMA).

3. Dalam segi pembelajaran

Dalam Kurikulum Merdeka, pembelajaran menggunakan model pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik. Dalam hal ini, dilakukan perpaduan antara pembelajaran intrakurikuler (sekitar 70-80 persen dari jam pelajaran) dan kokurikuler melalui projek penguatan profil pelajar Pancasila (sekitar 20-30 persen jam pelajaran).

4. Penilaian kurikulum merdeka

Dalam hal penilaian, Kurikulum Merdeka, penilaian menggunakan sistem asesmen yang disesuaikan dengan tahap capaian peserta didik dengan mempertimbangkan komponen penguatan profil Pelajar Pancasila. Tidak terdapat pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Sumber : https://www.kelaspintar.id/blog/inspirasi/implementasi-kurikulum-merdeka-di-jenjang-sma-18582/