Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum

 

Sebagian dari kita tentu tidak asing lagi dengan profesi advokat. Mereka adalah orang yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan sendiri beragam, dari konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi hingga melakukan tindakan hukum. Lantas, bagaimana sebenarnya peran advokat di dalam penegakan hukum?

Seorang advokat, melalui jasa hukum yang diberikan, menjalankan tugasnya dengan mengacu pada hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Peran seorang advokat dalam penegakan hukum diatur dalam Undang-Undang RI No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dimana melalui UU ini, setiap orang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi seorang advokat.

Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 adalah:

1. Warga Negara Republik Indonesia

2. Bertempat tinggal di Indonesia

3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara

4. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun

5. Berijazah sarhana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum

6. Lulus ujian yang diadakan organisasi advokat

7. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor advokat 8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih

9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.

Terdapat sejumlah profesi kekhususan advokat. Setiap advokat yang telah diangkat dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang hukum tertentu. Seorang advokat antara lain dapat menggeluti bidang hukum

a. Perusahaan

b. Pasar Modal

c. Hak kekayaan intelektual

d. Syariah

e. Perpajakan f. Ketenagakerjaan

g. Persaingan usaha

h. Pidana khusus

Sementara tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disingkan, atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya.

Hak dan Kewajiban Advokat

Disamping itu, advokat juga bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikan peristiwa demi kliennya. Katakan saja agar kliennya menang dan bebas. Oleh karena itu, sesuai Undang-Undang RI No 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang.

Ada beberapa hak yang dimiliki seorang advokat, diantaranya:

1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam seidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

4. Advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

6. Advokat tidak dapat diidektikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Sementara itu, beberapa kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat diantaranya:

1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturuna, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

2. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesiya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

3. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.

4. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

5. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan.

Sumber : https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/kelas-12/peran-advokat-dalam-penegakan-hukum-17505/